• Latest
  • Trending
  • All
  • Business
  • Politics
DPR Siapkan RUU Keuangan Negara Omnibus Law, Sasar Tata Kelola BUMN

DPR Siapkan RUU Keuangan Negara Omnibus Law, Sasar Tata Kelola BUMN

February 19, 2026
Buka-Bukaan Strategi Penguatan Sektor Keuangan dan Genjot Perekonomian

Buka-Bukaan Strategi Penguatan Sektor Keuangan dan Genjot Perekonomian

November 18, 2026
Utang BUMN Dihapus Bisa Kena Pajak Nol Rupiah, Ini Syaratnya!

Utang BUMN Dihapus Bisa Kena Pajak Nol Rupiah, Ini Syaratnya!

November 18, 2026
Ada Lebih dari 5 Perusahaan Antre IPO, Ini Bocoran dari BRI Danareksa

Ada Lebih dari 5 Perusahaan Antre IPO, Ini Bocoran dari BRI Danareksa

November 18, 2026
BI Rate Naik Jadi 6%, Pelaku Pasar Ungkap Efeknya ke Saham-Reksa Dana

BI Rate Naik Jadi 6%, Pelaku Pasar Ungkap Efeknya ke Saham-Reksa Dana

November 18, 2026
Ajaib Kripto Hadirkan Tokenized Stock Perpetual SpaceX, NVIDIA, Tesla

Ajaib Kripto Hadirkan Tokenized Stock Perpetual SpaceX, NVIDIA, Tesla

November 18, 2026
Bukti Orang RI Makin Gemar Belanja Online, Tapi Makin Hemat

Bukti Orang RI Makin Gemar Belanja Online, Tapi Makin Hemat

November 18, 2026
BI Rate Naik Jadi 6%, Ini Kata Para Bankir

BI Rate Naik Jadi 6%, Ini Kata Para Bankir

November 18, 2026
Demutualisasi, BEI Buka Pintu Pemegang Saham Baru, Tak Cuma Sekuritas

Demutualisasi, BEI Buka Pintu Pemegang Saham Baru, Tak Cuma Sekuritas

November 18, 2026
BEI Ungkap Alasan Cabut Izin Anggota Bursa Paramitra Alfa Sekuritas

BEI Ungkap Alasan Cabut Izin Anggota Bursa Paramitra Alfa Sekuritas

November 18, 2026
Banjir Insentif, BI Pede Suku Bunga 6% Tak Langsung Tekan Ekonomi RI

Banjir Insentif, BI Pede Suku Bunga 6% Tak Langsung Tekan Ekonomi RI

November 18, 2026
BI Waspada Serangan Siber, Siapkan 4 Jurus Jaga Transaksi Digital

BI Waspada Serangan Siber, Siapkan 4 Jurus Jaga Transaksi Digital

November 18, 2026
IHSG Ditutup Melemah 1,07% ke Level 5.247,8

IHSG Ditutup Melemah 1,07% ke Level 5.247,8

November 18, 2026
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
Wednesday, November 18, 2026
Business Review Asia
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
No Result
View All Result
Business Review Asia
No Result
View All Result
Home Lifestyle

DPR Siapkan RUU Keuangan Negara Omnibus Law, Sasar Tata Kelola BUMN

9 months ago
in Lifestyle
DPR Siapkan RUU Keuangan Negara Omnibus Law, Sasar Tata Kelola BUMN
Share on FacebookShare on Twitter




Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR RI memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara ke dalam salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menjelaskan RUU Keuangan Negara disusun dengan metode omnibus law merupakan tindak lanjut dari berlakunya revisi UU 19/2003 melalui UU 1/2025 tentang BUMN dan UU 16/2025.

Salah satu perubahan tersebut adalah beralihnya peran Menteri Keuangan sebagai pemegang saham negara di BUMN kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Undang-Undang BUMN itu telah mengeluarkan Menteri Keuangan sebagai pemegang saham BUMN, di mana peran tersebut kini digantikan oleh BPI Danantara,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya dikutip Jumat (19/2/2026).

Dengan perubahan peran tersebut, mekanisme pengelolaan dividen BUMN akan dilakukan oleh BPI Danantara.

Jika sebelumnya dividen BUMN masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kini dividen tersebut diinvestasikan kembali oleh BPI Danantara untuk memperkuat sektor-sektor strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sehingga ada beberapa hal di sana yang harus kita tata ulang,” kata Misbakhun.

Misbakhun menjelaskan, perubahan struktur pengelolaan BUMN tersebut memiliki implikasi langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama terkait fungsi Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

Maka dari itu, perlu adanya penataan ulang secara menyeluruh terhadap kerangka hukum keuangan negara, yang mencakup Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang tentang Kekayaan Negara, serta undang-undang lain di bidang keuangan yang terdampak.

Penataan ulang tersebut harus memiliki landasan hukum yang jelas dan terintegrasi, sehingga omnibus law menjadi pilihan metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang paling tepat.

“Menata ulang ini harus diberikan dudukan dan posisi hukumnya. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan omnibus law,” tegasnya.

(haa/haa)



Add



as a preferred

source on Google




[Gambas:Video CNBC]

Source link

Share196Tweet123
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Is GESARA and NESARA About to Become a Reality?

Is GESARA and NESARA About to Become a Reality?

March 7, 2026
Mau Buka Indomaret & Alfamart? Segini Dana yang Harus Disiapkan

Mau Buka Indomaret & Alfamart? Segini Dana yang Harus Disiapkan

February 14, 2026
Diawasi Bappepti-BI, Bursa Berjangka Makin Dipercaya Investor

Diawasi Bappepti-BI, Bursa Berjangka Makin Dipercaya Investor

January 5, 2026
Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

0
Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

0
Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

0
Buka-Bukaan Strategi Penguatan Sektor Keuangan dan Genjot Perekonomian

Buka-Bukaan Strategi Penguatan Sektor Keuangan dan Genjot Perekonomian

November 18, 2026
Utang BUMN Dihapus Bisa Kena Pajak Nol Rupiah, Ini Syaratnya!

Utang BUMN Dihapus Bisa Kena Pajak Nol Rupiah, Ini Syaratnya!

November 18, 2026
Ada Lebih dari 5 Perusahaan Antre IPO, Ini Bocoran dari BRI Danareksa

Ada Lebih dari 5 Perusahaan Antre IPO, Ini Bocoran dari BRI Danareksa

November 18, 2026
Business Review Asia

Copyright © 2025 .

Navigate Site

  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Copyright © 2025 .