Jakarta, CNBC Indonesia- Uni Eropa bersiap menerapkan aturan wajib paspor baterai digital bagi baterai kendaraan listrik (EV) dan baterai industri berkapasitas lebih dari 2 kWh mulai Februari 2027.
Paspor baterai menjadi dokumen digital yang menyediakan informasi melalui QR kode (Quick Response Code) yang terhubung ke baterai sebagai wujud transparansi terkait siklus produksi baterai, mulai dari asal-usul bahan baku,siklus produksi hingga jejak karbon dan kandungan bahan daur ulang dari baterai tersebut.
Head of Sustainability Nickel Industries Limited, Muchtazar menyebutkan aturan paspor baterai sudah dirilis sejak tahun 2023 yang dicanangkan untuk melacak asal usul baterai sehingga membantu konsumen dalam memilih produk baterai yang ramah lingkungan dan mengurangi terjadinya potensi praktik “Greenwashing EV” atau praktik pemasaran baterai listrik yang menyesatkan.
Aturan Uni Eropa ini tentu saja menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri nikel Tanah Air, utamanya bagi industri yang berada di tahap awal harus memetakan transparansi produksi baterai karena memerlukan waktu karena terkait persiapan infrastruktur, teknologi dan SDM.
Seperti apa dampak aturan paspor baterai Uni Eropa bagi nikel RI? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Head of Sustainability Nickel Industries Limited, Muchtazar dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Selasa, 02/12/2025)
