Jakarta, CNBC Indonesia – Imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun melonjak tajam ke 7,70% pada Rabu kemarin. Posisi ini merupakan yang tertinggi sejak 19 Mei 2020 atau enam tahun lebih.
Kepala Ekonom Permata Josua Pardede mengatakan kenaikan imbal hasil SBN mencerminkan meningkatnya premi risiko investasi di Indonesia akibat tekanan eksternal maupun internal.
Dari eksternal, tekanan berasal dari tingginya imbal hasil obligasi AS, peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Desember, serta harga minyak dunia yang masih tinggi akibat konflik Timur Tengah.
Sementara tekanan dari domestik, pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS, kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal, dan risiko penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI turut menekan kepercayaan investor.
“Tekanan tersebut juga terlihat dari penurunan penawaran lelang SBN, dari Rp64,85 triliun pada 13 Oktober menjadi Rp31,09 triliun pada 27 Oktober,” ujar Josua kepada CNBC Indonesia pada Kamis (28/10/2026).
Josua juga menanggapi pengaruh memanasnya hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura karena asap kebakaran hutan dan lahan serta pasokan gas.
“Terkait isu Singapura, saya melihat pengaruhnya lebih bersifat sentimen tambahan dan bukan penyebab utama kenaikan imbal hasil SBN. Memang muncul tudingan mengenai keterlibatan lembaga investasi Singapura dalam polemik MSCI, tetapi tudingan tersebut telah dibantah dan belum didukung bukti yang dapat diverifikasi,” tegas Josua
Terlebih lagi, Josua mengatakan “Pemerintah Indonesia dan Singapura kembali menegaskan komitmen kerja sama bilateral pada 27 Oktober 2026.”
Karena itu, tekanan terhadap pasar obligasi lebih tepat dikaitkan dengan meningkatnya ketidakpastian global dan persepsi risiko terhadap pasar keuangan Indonesia, terutama persoalan transparansi dan tata kelola pasar modal.
Hingga akhir 2026, Josua memperkirakan imbal hasil SBN 10 tahun bergerak pada kisaran 7,3-7,7%, dengan risiko tetap berada di level tinggi dalam jangka pendek.
Menurutnya, jika The Fed kembali menaikkan suku bunga, harga minyak bertahan tinggi, dan arus keluar modal asing semakin besar, imbal hasil SBN berisiko mendekati atau melampaui 8%.
Sebaliknya, apabila tekanan global mereda dan kepercayaan investor membaik, imbal hasil berpeluang turun menuju 7,2-7,4%.
Josua berpandangan, untuk menurunkan biaya pembiayaan pemerintah, prioritasnya adalah menjaga kredibilitas APBN, mengelola penerbitan SBN secara hati-hati, serta memastikan stabilitas rupiah. Perbaikan transparansi dan pengawasan pasar modal juga menjadi sangat penting.
“Kunci penurunan imbal hasil SBN adalah berkurangnya premi risiko Indonesia, sehingga investor kembali bersedia membeli obligasi pemerintah dengan tingkat imbal hasil yang lebih rendah,” kata Josua.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman juga melihat kenaikan yield SBN tenor 10 tahun mencerminkan meningkatnya persepsi risiko investor terhadap perekonomian Indonesia.
“Tekanan utamanya berasal dari pelemahan rupiah yang mendekati Rp18.200 per dolar AS, arus keluar modal asing, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap kredibilitas fiskal. Kondisi ini berisiko mempermahal biaya utang pemerintah dan semakin mempersempit ruang fiskal,” katanya kepada CNBC Indonesia.
Di sisi lain, Rizal menilai ketegangan Indonesia dan Singapura terkait pasokan gas bukan penyebab utama kenaikan yield SBN, tetapi berpotensi memperburuk sentimen investor. Mengingat Singapura merupakan salah satu sumber investasi asing terbesar, ketidakpastian hubungan bilateral dapat meningkatkan premi risiko.
“Namun, tekanan rupiah, arus keluar modal asing, dan persepsi terhadap kesinambungan fiskal tetap menjadi faktor dominan,” ujarnya.
Hingga akhir 2026, yield SBN tenor 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 7,4%-7,8%, bahkan berpotensi menembus 8% apabila tekanan pasar terus meningkat.
Menurutnya untuk mengurangi tekanan yield SBN, pemerintah harus memperkuat disiplin fiskal, menjaga stabilitas rupiah, dan memulihkan kepercayaan investor. Sebab, kenaikan yield bukan sekadar persoalan biaya utang, melainkan sinyal meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi nasional.
(arj/arj)
