Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas jangkauan edukasi kripto tidak hanya kepada masyarakat umum, tetapi juga ke aparat penegak hukum hingga hakim pidana.
Kepala Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Dino Milano Siregar mengatakan, pihaknya kini menjalin kolaborasi dengan asosiasi serta perusahaan-perusahaan dalam negeri.
Edukasi ditujukan kepada sejumlah lembaga seperti Bank Indonesia (BI), PPATK, aparat penegak hukum, hingga para hakim.
“Harapannya, mereka bisa melihat kripto sebagai instrumen investasi yang sah di Indonesia. Jangan sampai salah dalam menyikapi fenomena ini,” ungkap Dino dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, di Jakarta, Rabu, (30/7/2025).
OJK juga aktif merilis informasi edukatif di situs resminya. Selain itu, OJK Institute hadir sebagai pusat literasi yang menyasar baik pengguna akhir maupun pelaku usaha dalam ekosistem aset kripto.
Langkah ini penting mengingat industri kripto mengalami dinamika signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Pada semester I 2025, volume transaksi kripto tercatat sekitar Rp225 triliun, turun dari Rp301 triliun pada tahun sebelumnya.
Meski demikian, jumlah investor kripto terus bertambah. Per Juni 2025, jumlah pemilik akun kripto di Indonesia mencapai 16 juta orang, meningkat dari 14 juta orang pada tahun sebelumnya.
(ayh/ayh)
Next Article
Siap-siap, OJK Kaji ETF Kripto Jadi Instrumen Baru di Bursa
