Jakarta, CNBC Indonesia – PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI buka suara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyita Rp 2 miliar dari Direktur Utama karena kasus digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Hal itu sekaligus juga menjawab permintaan penjelasan dari PT. Bursa Efek Indonesia (BEI).
Mengutip keterbukaan informasi BEI, KAI menyebut pemberitaan tersebut merujuk pada kegiatan periode yang bersangkutan saat bertugas di perusahaan swasta, dengan rentang waktu 2018 hingga November 2020. Periode itu disebut jauh sebelum yang bersangkutan bertugas di PT. LEN Industri (Persero) dan sebelum menjabat di KAI.
Perseroan menegaskan kegiatan yang diberitakan bukan merupakan kegiatan usaha KAI. Substansi pemberitaan, menurut KAI, merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan.
“Perseroan bukan pihak yang melaksanakan kegiatan yang diberitakan sehingga tidak dalam posisi menjelaskan kronologi maupun latar belakangnya. Perseroan menghormati proses hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” tulis manajemen KAI, Senin (9/11/2026).
Terkait perkembangan terkini, KAI menyatakan hanya mencermati informasi resmi dari instansi yang berwenang dan tidak mendahului hasil proses hukum. Perseroan pun tidak dalam posisi mengonfirmasi pihak-pihak yang disebut terkait, dan penjelasan soal keterlibatan atau status hukum pihak tertentu mengacu pada keterangan resmi aparat penegak hukum.
KAI menegaskan, hingga tanggal surat tidak mengidentifikasi adanya dampak material terhadap kelangsungan usaha, kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kedudukan hukum perseroan.
Pelayanan angkutan penumpang dan barang serta kegiatan usaha lainnya disebut tetap berjalan sebagaimana mestinya. Perseroan memastikan pengelolaan perusahaan dan pelayanan berjalan baik, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memenuhi kewajiban keterbukaan informasi.
KAI menyatakan tidak ada informasi material lain terkait pemberitaan tersebut yang perlu disampaikan, dan tetap berfokus pada keselamatan, keandalan operasional, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dari Bobby Rasyidin, di mana hal ini berkaitan dengan dugaan kasus digitalisasi SPBU. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan proses penyitaan tersebut. Adapun uang yang disita mencapai Rp 2 miliar dari seorang saksi dengan inisial BR.
“Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp 2 miliar, dari salah seorang saksi saudara BR (Bobby Rasyidin),” kata Budi di Gedung Merah KPK, Jumat (6/11/2026).
Adapun dugaannya yakni perkara tindak pidana korupsi digitalisasi SPBU periode 2018-2023.
“Ya, dalam perkara dugaan TPK terkait digitalisasi SPBU,” terang Budi.
Saat ini, Bobby masih berstatus saksi dalam dugaan korupsi tersebut. Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci keterkaitan Bobby dalam perkara ini. Mengenai peruntukan uang yang disita itu, KPK juga belum memberikan penjelasan rinci.
(rob/rob)
