Makassar, CNBC Indonesia – Di tengah eskalasi ketidakpastian geopolitik global yang diproyeksikan masih akan mewarnai dinamika pasar hingga akhir tahun 2026, fundamental perekonomian domestik Indonesia diklaim menunjukkan tingkat resiliensi yang solid.
Laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama berhasil menembus angka 5,61%. Ketahanan ini turut ditopang oleh kinerja intermediasi perbankan yang sangat ekspansif, tercermin dari pertumbuhan kredit yang nyaris menyentuh level dua digit, yakni 9,98%, serta pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK di level double digit, yakni 11,4%.
Adapun guna menjaga momentum pertumbuhan di tengah siklus suku bunga tinggi, Bank Indonesia (BI) terus meramu instrumen makroprudensial yang akomodatif.
Bagi para eksekutif perbankan dan pelaku usaha skala besar, arah kebijakan makroprudensial BI saat ini memberikan sinyal yang sangat jelas yaitu otoritas moneter tengah membuka keran likuiditas secara terukur bagi institusi yang mampu mengelola fungsi intermediasinya secara inovatif.
Pejabat Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Bapak Dhaha P. Kuantan, menguraikan arsitektur kebijakan ini melalui filosofi sistem tata kelola bendungan air.
Instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) pada dasarnya adalah “bendungan” utama tempat sebagian likuiditas perbankan ditahan di bank sentral untuk keperluan stabilisasi moneter. Namun, air di bendungan ini sejatinya dapat dialirkan kembali ke urat nadi perekonomian melalui instrumen Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
“GWM itu intinya uang perbankan yang ditempatkan di BI dan ditahan agar tidak beredar sembarangan. Namun, likuiditas ini boleh disalurkan kembali asalkan dialokasikan secara presisi ke sektor-sektor pengungkit yang memiliki dampak multiplier besar bagi perekonomian, seperti pertanian, hilirisasi industri, perumahan, dan segmen UMKM,” papar Bapak Dhaha secara komprehensif.
 Ilustrasi fungsi KLM terhadap perekonomian Indonesia
|
Melalui mekanisme yang bersifat forward-looking, perbankan yang mampu menyusun perencanaan bisnis yang matang dan memberikan komitmen penyaluran kredit pada awal periode akan langsung menikmati pelonggaran kewajiban GWM.
Hingga kuartal ini, total injeksi likuiditas yang telah dikucurkan ke sistem perbankan melalui pintu KLM mencapai Rp424 triliun, ekuivalen dengan 4,76% dari total DPK nasional. Ini merupakan amunisi likuiditas yang masif bagi perbankan yang jeli melihat peluang ekspansi di sektor prioritas.
Seiring dengan ketatnya perebutan likuiditas DPK di industri keuangan, Bank Indonesia juga melakukan pergeseran paradigma dalam mengukur kapasitas intermediasi bank, yakni beralih dari indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) konvensional menuju Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
Berbeda dengan LDR yang kaku karena hanya membandingkan volume kredit terhadap DPK, RIM memberikan fleksibilitas pengelolaan neraca yang sangat dibutuhkan oleh eksekutif perbankan di era modern.
Secara teknis, formulasi RIM mengintegrasikan instrumen Surat Berharga (SSB), baik dari sisi aktiva maupun pasiva. Transformasi ini menandakan bahwa fungsi intermediasi tetap diakui sah dan mendapatkan penilaian positif dari regulator meskipun bank mencari pendanaan alternatif melalui penerbitan obligasi atau surat berharga korporasi.
Maka seharusnya keterbatasan menghimpun simpanan nasabah konvensional tidak lagi menjadi hambatan yang struktural untuk perbankan tetap fokus pada strategi yang terus ekspansif.
 Penguatan Kebijakan RIM dan KLM Bank Indonesia
|
Sebagai instrumen kalibrasi tambahan pasca-kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin pada Rabu (20/5/2026), BI menyempurnakan struktur KLM dengan memperkenalkan tiga jalur insentif baru.
Langkah taktis ini diambil agar manajemen perbankan dapat mengelola cost of fund dengan lebih efisien tanpa harus mengorbankan kualitas portofolio kredit atau membebani pelaku usaha.
Pada akhirnya, amunisi likuiditas yang melimpah dari sisi supply perbankan tidak akan memberikan nilai tambah jika tidak terserap oleh permintaan (demand) kredit yang solid.
Untuk meretas kebuntuan tersebut, BI secara proaktif menjalankan program PINISI (Percepatan Intermediasi Indonesia). Melalui inisiatif ini, bank sentral turun tangan dalam melakukan debottlenecking proyek-proyek strategis.
Hal ini merupakan program sinergis dari skala moneter guna meningkatkan kapabilitas Bank Indonesia membentuk ekosistem perekonomian domestik yang lebih terukur serta menjadi satu-satunya perbankan yang cukup aktif dalam mendalami perekonomian domestik.
Hadirnya inisiatif PINISI ini merupakan momentum dimana likuiditas pada sistem perbankan telah disiapkan oleh regulator sehingga selanjutnya tergantung para pelaku sektor riil untuk memastikan bahwa ekspansi bisnis, proyek infrastruktur, dan rencana investasi yang diajukan memiliki kemampuan “bankability”.
Sinergi antara kesiapan likuiditas perbankan dan inovasi proyek dari sektor riil inilah yang akan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.
