Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menyoroti masih rendahnya peran asuransi dalam menanggung biaya kesehatan masyarakat Indonesia. Padahal, total pengeluaran kesehatan nasional saat ini mencapai sekitar Rp640 triliun per tahun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, dari total belanja kesehatan tersebut, porsi yang ditanggung oleh asuransi baru sekitar 5% atau setara Rp35 triliun per tahun. Selebihnya masih berasal dari pembiayaan BPJS Kesehatan dan pengeluaran langsung masyarakat (out of pocket).
Menurut Budi, pemerintah menargetkan 80%-90% pengeluaran kesehatan masyarakat ke depan dapat ditanggung melalui skema asuransi, baik asuransi sosial maupun asuransi komersial.
“Kita ingin 80%-90% belanja kesehatan masyarakat bisa dibiayai melalui asuransi. Karena itu akan membuat sistem kesehatan lebih murah dan masyarakat lebih nyaman,” ujar Budi.
Dari target tersebut, sekitar 60% diharapkan dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sementara sisanya berasal dari asuransi swasta.
Budi menilai peningkatan cakupan asuransi penting agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan biaya terjangkau, termasuk ketika menghadapi risiko kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan.
“Kalau sakit atau ada masalah, kehilangan pekerjaan, dia tetap bisa akses layanan kesehatannya dengan harga yang murah,” katanya.
Untuk memperbesar kontribusi asuransi komersial, industri asuransi dan rumah sakit mulai memperkuat kolaborasi. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan lima perusahaan asuransi dan tujuh kelompok rumah sakit telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap kontribusi asuransi komersial terhadap pembiayaan kesehatan nasional dapat meningkat signifikan dalam jangka panjang.
“Dari seluruh pengeluaran kesehatan nasional, asuransi komersial yang saat ini sekitar 5% diharapkan meningkat menjadi minimal 20% dalam jangka panjang,” kata Ogi.
Di sisi lain, Budi juga mengungkapkan besarnya beban yang ditanggung BPJS Kesehatan. Menurutnya, BPJS harus membayar klaim kesehatan sekitar Rp500 miliar setiap hari.
Jika diakumulasi, nilai klaim yang dibayarkan mencapai Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun per bulan. Sementara itu, iuran yang berhasil dihimpun hanya sekitar Rp14 triliun setiap bulan.
Kondisi tersebut membuat BPJS Kesehatan harus menanggung selisih pembiayaan sekitar Rp2 triliun per bulan.
Data ini menunjukkan tantangan besar pembiayaan kesehatan nasional, sekaligus menjadi alasan pemerintah mendorong peran asuransi komersial agar beban pembiayaan kesehatan tidak hanya bertumpu pada BPJS Kesehatan dan pengeluaran pribadi masyarakat.
(haa/haa)
