Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan konstruksi BUMN PT PP (Persero) Tbk (PTPP) resmi mengantongi tiga proyek besar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketiga proyek meliputi Pembangunan Kantor Pendukung Otorita IKN, Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna, serta Kawasan Gedung DPD RI.
Penandatanganan kontrak ini menjadi tiga paket pekerjaan baru PTPP di sektor gedung dan kelembagaan IKN, seluruhnya didanai melalui APBN DIPA 2025 – 2027.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pembangunan kantor pendukung OIKN senilai Rp769,54 miliar. Proyek tersebut melalui konsorsium PP – ADHI – JAKON KSO, yang meliputi, gedung kantor pendukung OIKN, gedung Polresta IKN, bangunan utilitas, masjid kawasan, lapangan upacara dan lapangan olahraga, dan penataan kawasan terpadu
Proyek ini dirancang untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan OIKN dan menyediakan fasilitas representatif bagi pelayanan publik di kawasan inti.
Selanjutnya, pada proyek gedung dan kawasan sidang paripurna senilai Rp1,258 triliun. Proyek tersebut melalui konsorsium PP-ADHI. PTPP memulai pembangunan salah satu ikon arsitektur utama IKN yang mengusung konsep Smart Building dan Green Building dengan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH), serta mengimplementasikan Building Information Modelling (BIM).
Bangunan utama seluas 47.797 m2 dirancang dengan arsitektur modern berciri identitas Nusantara, termasuk area sidang, ruang fraksi, fasilitas pendukung, serta penataan kawasan geoteknik dan pekerjaan cut & fill. PTPP memegang peran sentral dalam pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, dan integrasi infrastruktur kawasan.
Sementara pembangunan gedung lembaga DPD RI senilai Rp1,488 triliun. Pada proyek ini dikerjakan melalui konsorsium ADHI – PP -Penta Rekayasa, PTPP memegang porsi pekerjaan terbesar yaitu 48,5%, menjadikannya mitra utama dalam pembangunan gedung kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Proyek ini mencakup pembangunan gedung utama DPD RI, kawasan penunjang, lanskap hijau dan infrastruktur kawasan berkelanjutan.
PTPP turut memastikan penerapan standar keamanan, fungsionalitas, dan representasi identitas nasional pada desain serta pengerjaannya, sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau dan cerdas.
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menegaskan bahwa seluruh proyek IKN yang dikerjakan PTPP mengadopsi mekanisme pembayaran berbasis milestone, uang muka 15%, dan retensi 5%, sekaligus menerapkan pengawasan kualitas berlapis, integrasi desain (Design & Build), serta pemanfaatan teknologi konstruksi modern.
“Pengerjaan tiga proyek besar ini adalah langkah strategis PTPP dalam mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Kami memastikan setiap pengerjaan memenuhi standar konstruksi tertinggi,” ujar Joko.
Kehadiran PTPP di proyek-proyek strategis ini memperkuat kontribusi perusahaan terhadap percepatan pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, sekaligus membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.
(ayh/ayh)
