Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) saat ini telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di mana nantinya juga mencakup agar pemberian subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran.
Purbaya juga menjawab soal polemik penerapan desil yang dinilai belum mencerminkan kondisi masyarakat sebenarnya.
“Terkait desil, makanya saat ini sedang diperbaiki DTSEN-nya oleh BPS, karena di awal tahun ini, mereka (BPS) minta ada penambahan anggaran ke kita, jadi kita penuhi permintaan mereka, tapi dipastikan DTSEN di tahun depan bisa lebih baik dari yang sekarang,” kata Purbaya saat ditemui wartawan setelah Sidang Debottlenecking, Rabu (26/8/2026).
Purbaya pun berharap database yang ada di DTSEN bisa lebih rapi pada tahun depan, sehingga penerapan desil bisa sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Kalau salah satu atau dua, kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan bisa lebih rapi,” terang Purbaya.
Adapun terkait rencana pembatasan BBM Pertalite yang mengacu pada desil, pihaknya masih menanti dinamika ekonomi ke depan sembari menunggu DTSEN yang lebih baru.
“Nanti kita lihat dinamika ekonominya dan masyarakat, tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan,” ujar Purbaya.
“Tapi kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan, berapa orang saja, ya kalau ada masalah, selama DTSEN yang baru belum keluar, kita akan handle case by case,” imbuh Purbaya.
Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil merupakan pemeringkatan keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Minggu (23/8/2026).
Menurut dia, desil tidak dapat dipahami sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi sebuah keluarga.
“Angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” ujarnya.
Secara sederhana, keluarga dibagi ke dalam 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10% keluarga. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Dengan demikian, keluarga yang masuk desil 3 berarti berada di kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif. Namun, keluarga dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, aset, maupun kondisi sosial ekonomi yang identik.
Penentuan desil juga tidak hanya didasarkan pada penghasilan, pekerjaan, daya listrik, atau kepemilikan barang tertentu. BPS mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersamaan, seperti kondisi rumah, sumber air minum, energi memasak, kepemilikan aset, konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.
(haa/haa)
