• Latest
  • Trending
  • All
  • Business
  • Politics
Purbaya Tebar Insentif Baru, Pajak Bunga SBN Valas Ditanggung Negara

Purbaya Tebar Insentif Baru, Pajak Bunga SBN Valas Ditanggung Negara

September 3, 2026
Punya Masalah Sengketa Keuangan? OJK-BI Perluas Jalur Penyelesaian

Punya Masalah Sengketa Keuangan? OJK-BI Perluas Jalur Penyelesaian

November 17, 2026
Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

November 17, 2026
Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

November 17, 2026
OJK Integrasikan Data Asuransi, LPS Lindungi Pemegang Polis Mulai 2028

OJK Integrasikan Data Asuransi, LPS Lindungi Pemegang Polis Mulai 2028

November 17, 2026
Detik-Detik OJK Umumkan Gebrakan Baru Mereformasi Industri Keuangan RI

Detik-Detik OJK Umumkan Gebrakan Baru Mereformasi Industri Keuangan RI

November 17, 2026
Ramai Ekonom Sarankan BI Tahan Suku Bunga Acuan di November 2026

Ramai Ekonom Sarankan BI Tahan Suku Bunga Acuan di November 2026

November 17, 2026
Mantan Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto Meninggal Dunia

Mantan Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto Meninggal Dunia

November 17, 2026
Tak Bisa Bayar Kredit Bank Rp10,23 M, RUNS Lepas Aset Gedung

Tak Bisa Bayar Kredit Bank Rp10,23 M, RUNS Lepas Aset Gedung

November 17, 2026
Ada Pabrik Penipuan Global, Satu Bos Pegang Ribuan Scammer

Ada Pabrik Penipuan Global, Satu Bos Pegang Ribuan Scammer

November 17, 2026
IHSG Berakhir di Zona Merah, Melemah 0,30% ke Level 5.304,76

IHSG Berakhir di Zona Merah, Melemah 0,30% ke Level 5.304,76

November 17, 2026
Aplikasi Anti-Scam OJK Rilis Akhir Tahun, Bisa Cek Rekening Penipu

Aplikasi Anti-Scam OJK Rilis Akhir Tahun, Bisa Cek Rekening Penipu

November 17, 2026
Gangguan Layanan, Chase Bank AS Pastikan Bukan Serangan Siber

Gangguan Layanan, Chase Bank AS Pastikan Bukan Serangan Siber

November 17, 2026
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
Tuesday, November 17, 2026
Business Review Asia
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
No Result
View All Result
Business Review Asia
No Result
View All Result
Home Market

Purbaya Tebar Insentif Baru, Pajak Bunga SBN Valas Ditanggung Negara

3 months ago
in Market
Purbaya Tebar Insentif Baru, Pajak Bunga SBN Valas Ditanggung Negara
Share on FacebookShare on Twitter




Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akhirnya memberikan relaksasi berupa Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas bunga atau imbalan surat berharga negara (SBN) dalam valuta asing (valas) yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana domestik.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 30 Juli 2026 dan efektif mulai 24 Agustus 2026.

Terbitnya PMK 59/2026 ini merupakan bentuk dari penyesuaian kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Peraturan ini juga dibentuk untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha menempatkan dana pada SBN dalam valas di pasar perdana domestik.

“Untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha menempatkan dananya pada SBN dalam valas di pasar perdana domestik, diperlukan perlakuan khusus di bidang PPh,” bunyi pertimbangan atas PMK 59/2026, dikutip Kamis (3/9/2026).

Dalam peraturan tersebur, dijelaskan kriteria SBN valas yang ditanggung pemerintah. Pertama, instrumen SBN yakni surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBN).

Kedua, penghasilan berupa bunga atau imbalan SBN Valas termasuk diskonto yang timbul pada penerbitan di pasar perdana domestik.

“Penerbitan di pasar perdana domestik sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan penawaran dan penjualan SBN valas untuk pertama kali di dalam wilayah Indonesia,” terang peraturan tersebut.

Adapun PPh DTP diberikan untuk Masa Pajak Juni 2026 sampai dengan Desember 2026.

(haa/haa)

[Gambas:Video CNBC]

Source link

Share196Tweet123
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Is GESARA and NESARA About to Become a Reality?

Is GESARA and NESARA About to Become a Reality?

March 7, 2026
Mau Buka Indomaret & Alfamart? Segini Dana yang Harus Disiapkan

Mau Buka Indomaret & Alfamart? Segini Dana yang Harus Disiapkan

February 14, 2026
Diawasi Bappepti-BI, Bursa Berjangka Makin Dipercaya Investor

Diawasi Bappepti-BI, Bursa Berjangka Makin Dipercaya Investor

January 5, 2026
Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

0
Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

0
Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

0
Punya Masalah Sengketa Keuangan? OJK-BI Perluas Jalur Penyelesaian

Punya Masalah Sengketa Keuangan? OJK-BI Perluas Jalur Penyelesaian

November 17, 2026
Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

November 17, 2026
Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

November 17, 2026
Business Review Asia

Copyright © 2025 .

Navigate Site

  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Copyright © 2025 .