Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana pemerintah membuka rekening bank secara otomatis bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Langkah ini disiapkan untuk mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Purbaya mengatakan rencana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan memanfaatkan integrasi data kependudukan dan sektor keuangan untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki rekening.
“Oh itu supaya nanti kalau setiap bantuan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu kelihatannya,” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, data yang digunakan nantinya mencakup data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bank Indonesia (BI), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Itu akan pakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI maupun di LPS juga. Nanti akan dicek setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun kali ya, akan dibukakan rekening yang belum punya rekening,” ujarnya.
Purbaya mengatakan masyarakat yang mendapatkan rekening tersebut berpotensi langsung memperoleh saldo awal. Nominalnya diperkirakan sekitar Rp50.000 hingga Rp80.000.
“Penyaluran bansos pertama dikasih mungkin Rp50 sampai Rp80.000 untuk yang pertama,” kata Purbaya.
Bahkan, pemerintah mempertimbangkan agar pembukaan rekening dapat dilakukan bersamaan dengan penerbitan KTP bagi warga yang memasuki usia dewasa.
“Ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya, langsung. Jadi enggak dua kali, kan dikasih gratis, dikasih uang lagi,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, pemerintah tidak perlu menunggu penerima bansos membuka rekening secara mandiri ketika bantuan akan disalurkan. Rekening sudah tersedia sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih cepat.
Rencana tersebut akan melibatkan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).
Adapun, Purbaya mengatakan adanya saldo awal dapat menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi persoalan biaya pembukaan rekening dan rekening yang tidak aktif karena pemiliknya tidak menabung.
“Kan diisi Rp50.000 atau berapa minimum, isi minimum. Tapi Himbara-nya bilang mampu, ya kita ikut aja,” ujarnya.
Namun, Purbaya menegaskan rencana tersebut belum menjadi keputusan final pemerintah. Ia juga belum dapat memastikan apakah mekanisme tersebut akan mulai diterapkan pada tahun depan.
“Saya belum tahu ini baru pembicaraan pertama, hasil finalnya masih belum ditetapkan, masih belum di-release,” tegas Purbaya.
(chd/haa)
