Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah buka suara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga mendekati level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Merujuk data Refinitiv, rupiah mengakhiri perdagangan Senin (28/9/2026) di posisi Rp17.965/US$ atau terdepresiasi 0,53%. Posisi tersebut hanya berjarak 35 poin dari level psikologis Rp18.000/US$. Tekanan sudah terlihat sejak awal perdagangan ketika rupiah dibuka melemah 0,22% di level Rp17.920/US$.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah memilih fokus memperkuat penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan pergerakan rupiah dan berbagai faktor yang memengaruhinya.
“Kita monitor dulu. Pemerintah tentu kita akan menggenjot ekspor supaya devisa meningkat,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Menurut Airlangga, pelemahan rupiah tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Ia menilai fundamental makroekonomi domestik masih berada dalam kondisi yang cukup baik.
Karena itu, pemerintah belum melihat perlunya perubahan asumsi dasar ekonomi yang telah disusun untuk tahun depan.
“Kalau kita lihat karena kondisi makro cukup baik, kita lihat saja. Kan selalu ada faktor di luar fundamental, faktor sentimen juga ada. Kita harus balance saja,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan terhadap mata uang Garuda yang terus berlanjut dalam beberapa waktu terakhir. Selain faktor domestik, pergerakan rupiah juga dipengaruhi dinamika global, mulai dari arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat hingga sentimen pasar keuangan internasional.
Meski rupiah bergerak mendekati Rp18.000 per dolar AS, Airlangga menegaskan pemerintah tetap mempertahankan asumsi nilai tukar rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Pemerintah sebelumnya menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS dalam RAPBN 2027.
“Tidak diganti, optimis,” tegas Airlangga.
Sikap pemerintah tersebut menunjukkan keyakinan bahwa tekanan terhadap rupiah masih dapat dikelola dan kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap mampu menopang stabilitas nilai tukar dalam jangka menengah.
(emy/haa)
