Jakarta, CNBC Indonesia – Pelemahan rupiah yang menembus level Rp 17.000 per dolar AS serta lonjakan harga minyak dunia menyebabkan kekhawatiran akan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kedua faktor tersebut, dinilai berpotensi melebar defisit fiskal pemerintah yang dijaga untuk tetap berada di bawah level 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Mohammad Faisal Direktur CORE Indonesia menjelaskan pihaknya pernah melakukan simulasi terhadap dampak gejolak kurs dan harga minyak terhadap fiskal pemerintah. Menurutnya, ketika isu stabilitas ekonomi menjadi sorotan, salah satu aspek yang harus dicermati adalah tata kelola fiskal.
“Pernah kami lakukan untuk simulasi saat bahasa stabilitas yang jadi sorotan, tata kelola fiskal,” ujar Faisal dalam acara Central Banking Forum, dengan tema Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Volatilitas Nilai Tukar Global, di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Dalam simulasinya, tambahan beban subsidi energi menjadi salah satu pendorong pelebaran defisit.
“Kalau harga minyak US$84 per barrel, atau lebih dgn nilai tukar Rp16.800-17.000/US$ subsidi energi yg dibutuhkan lebih dari Rp 100 triliun, kalau dipresentasikan PDB, sebetulnya sudah tembus 3%,” ujarnya.
“Sehingga tata kelola fiskal, jadi tantangan yang sangat besar dan dihindari agar tdk sampai 3%,” ujarnya.
Dalam presentasinya, Faisal menjelaskan pelebaran defisit dapat berubah dalam beberapa skenario harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar akibat ketidakpastian global dampak peran Amerika Serikat dan Iran.
Dalam skenario kurs rupiah menembus Rp 17.000/US$ dengan harga minyak berada di US$70-75 per barel sepanjang tahun, defisit diperkirakan berada di level 2,79% terhadap PDB.
Sementara untuk skenario kurs rupiah RP 17.000/US$ dengan level harga minyak US$84-90 per barrel defisit dapat melebar ke level 3,13%.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah masih menggunakan asumsi harga minyak Indonesian Crude Price (ICP) sebagai acuan dalam perhitungan fiskal.
Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi DJSEF Kementerian Keuangan, Noor Faisal Achmad menjelaskan saat ini berdasarkan pantauan terkini, harga masih berada di sekitar US$ 78 per barel.
“Makanya tadi kita lihat pantauan terkini masih di 78, walaupun tadi berikutnya adalah menggunakannya mana, gitu kan. Kita masih pake ICP, jadi komunikasi kita dengan kementerian ESDM, SKK Migas, ini yang kita gunakan. Pasti ada adjustment dengan brent dan lain-lainnya, ini yang kita gunakan asumsi dasar,” ujar Noor Faisal dalam acara Central Banking Forum, dengan tema Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Volatilitas Nilai Tukar Global, di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Dirinya menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang penyesuaian apabila perkembangan harga minyak global bergerak jauh dari asumsi awal.
“Tapi kalaupun nanti ada, ya pasti kalau gitu masih ada adjustmentnya. Walaupun tadi ada yang spesifik disampaikan, mungkin nanti kami lihat kembali bagaimana pengaruhnya” ujarnya.
(mij/mij)
