Jakarta, CNBC Indonesia – Industri asuransi memang telah dirancang dengan prinsip dasar keseimbangan antara aset dan kewajiban (liability). Keseimbangan tersebut diukur secara kuantitatif melalui indikator Risk Based Capital (RBC).
Direktur Utama PT. Asuransi Asei Indonesia Achmad Sudiyar Dalimunthe yang mewakili pelaku usaha asuransi mengatakan, melihat kesehatan perusahaan asuransi tidak cukup hanya dari RBC semata. Meskipun RBC telah mencerminkan kemampuan pembayaran klaim, namun perlu diukur melalui likuiditas dan kombinasi rasio.
“Bukan cuma sekedar RBC, tetapi likuiditas perlu. Karena harus ada dana yang cukup saat klaim hari ini,” ujarnya dalam RDPU Panja RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (PPSK) di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Achmad menjelaskan, dalam praktik asuransi, penetapan tarif premi harus berbasis aktuaria dan statistik risiko. Ia memberi contoh perbedaan premi kendaraan roda dua dan roda empat. Dengan dasar aktuaria yang kuat, perusahaan asuransi seharusnya mampu menjaga kecukupan modal dan stabilitas keuangannya.
“Jadi kalau dia (perusahaan) menetapkan tarif di bawah itu, sudah pasti dia tidak akan bisa membayar. Kita lihat yang sudah kelihatan dari statistik,” ucapnya.
Ia melanjutkan, meskipun RBC tetap menjadi indikator penting, aspek likuiditas tak kalah penting. Menurutnya, likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban klaim secara cepat tanpa mengganggu operasional.
“Tidak bisa kemudian hari ini ada klaim, tiba-tiba dia harus menjual bangunan, menjual gedung, kantornya, itu tidak mungkin. Makanya faktor likuiditas juga sangat penting. Jadi tidak cuma sekedar RBC, tapi juga likuiditas kecepatan dia untuk mendapatkan uang dalam bayar klaim,” jelasnya.
Selain RBC dan likuiditas, Achmad menyoroti pentingnya kombinasi rasio. Rasio ini mengukur perbandingan antara biaya klaim, biaya administrasi, dan biaya akuisisi terhadap premi yang diterima.
“Jadi berapa ratio biaya, berapa ratio akuisisimu dibandingkan dengan preminya. Kalau ternyata combine ratio-nya lebih besar dari premi murninya, bebannya besar pada masyarakat,” ucapnya.
Perusahaan yang memiliki manajemen risiko baik, likuiditas kuat, dan efisiensi terjaga seharusnya mendapat insentif berupa iuran penjaminan yang lebih kecil. Sebaliknya, perusahaan dengan tata kelola kurang baik dapat dikenakan iuran lebih besar sebagai bentuk disiplin pasar.
“Tinggal dilihat bagaimana saat ternyata pelaksanaan resolusinya. Nah itu adalah tahap-tahapannya yang memang memerlukan koordinasi baik antara regulator industri perasuransian,” tutupnya.
(fsd/fsd)
