Jakarta, CNBC Indonesia – Seluruh transaksi komoditas strategis, termasuk hasil pertambangan dan kelapa sawit, ditargetkan akan dilakukan melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027. Bursa ini akan bersifat tunggal dan mandatori.
Calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK Sarjito mengatakan, skema perdagangan tersebut nantinya akan bersifat mandatori dan menggunakan model bursa tunggal yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Mungkin menurut saya bursa Tunggal. London Metal Exchange, Singapore Futures Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Shanghai Futures Exchange. Itu juga Tunggal. Lebih efisien,” ujar Sarjito kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (24/8/2026).
Terkait keberadaan pelaku usaha dan pemain pasar yang telah beroperasi saat ini, Sarjito mengatakan seluruh pihak tersebut masih akan dievaluasi dalam proses pembentukan ekosistem bursa baru. Namun, ia menekankan bahwa masa transisi harus berjalan mulus dan tidak boleh menimbulkan transaksi maupun proses yang tertunda.
“Market player-nya bisa jadi kita evaluasi lagi semua. Tapi kan transisi harus mulus. Dan yang enggak boleh ada yang pending. Yang sudah terjadi di tempat lain, carry over gitu ya. Tapi tentu dengan perbaikan-perbaikan sesuai dengan alam presiden. Jadi Bursa ini itu very credible,” kata dia.
Sebagai gambaran, saat ini Indonesia telah memiliki bursa crude palm oil (CPO) melalui Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX). Adapun penunjukkannya dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2023.
Sarjito juga membuka kemungkinan dilakukannya evaluasi ulang terhadap kelayakan para pelaku maupun pengelola yang akan terlibat dalam ekosistem bursa. Bahkan, proses tersebut dapat mencakup pelaksanaan kembali uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap pihak-pihak tertentu.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada lagi praktik-praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan aturan, termasuk keberadaan broker ilegal.
Adapun terkait kepemimpinan bursa, Sarjito menegaskan OJK akan memiliki kewenangan dalam proses pemilihan jajaran pimpinan, termasuk Chief Executive Officer atau CEO bursa. Model tersebut sejalan dengan sistem pengawasan terhadap bursa yang menempatkan OJK sebagai regulator dan pengawas.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bursa mineral dan komoditas strategis yang akan resmi beroperasi pada 1 Januari 2027. Nantinya, bursa mineral dan komoditas strategis bakal diberi nama Indonesia Commodity Exchange (Icomex).
“Semua sedang disiapkan,” ujarnya saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).
Prasetyo Hadi menekankan, pastinya komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas utama kekayaan alam Indonesia, a.l. CPO, nikel, batu bara.
“Belum, belum diputuskan. yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. misalnya CPO, nikel, batu bara,” ucapnya.
“Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange atau Icomex,” ujarnya.
Adapun, pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya opsi penggabungan dengan ICDX ke bursa komoditas milik negara, Icomex. Namun, Prasetyo Hadi enggan menjelaskan mengenai mekanisme yang digunakan kelak di bursa tersebut.
“Ada nanti kita lihat ini, bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri,” ucapnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto ingin membangun Indonesia Reference Price sehingga harga acuan komoditas ekspor Indonesia dibentuk di dalam negeri, bukan lagi mengacu pada bursa luar negeri.
(ayh/ayh)
