Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena kejahatan digital di Indonesia kian mengkhawatirkan. Dana masyarakat dilaporkan raib hingga triliunan rupiah akibat berbagai modus penipuan online. Bahkan, setiap hari sekitar 1.000 warga melapor menjadi korban yang mencerminkan daruratnya situasi keamanan finansial di era digital.
Lonjakan laporan yang masif membuat otoritas keuangan kewalahan. Dalam hitungan pekan saja, ratusan ribu pengaduan masuk dari masyarakat yang merasa uangnya “dikuras” pelaku scam melalui beragam skema penipuan.
Maraknya kejahatan penipuan digital kian menggerus dana masyarakat Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga 14 Januari 2026 telah menerima ratusan ribu laporan pengaduan terkait kasus penipuan atau scam yang masuk melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC).
Berdasarkan data OJK, jumlah laporan yang diterima mencapai 432.637 pengaduan. Angka tersebut mencerminkan tingginya eskalasi kejahatan finansial yang menyasar masyarakat, seiring meningkatnya aktivitas digital dan lemahnya kewaspadaan sebagian konsumen.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa otoritas telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan ribu rekening yang terindikasi terkait aktivitas penipuan.
“Ada Rp 9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang terkena scam ini, di mana IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan dana sebanyak Rp 432 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI Jakarta, dikutip Minggu (15/2/2026).
Wanita yang akrab disapa Kiki ini melanjutkan, sebaran laporan scam tertinggi berasal dari Pulau Jawa yang masih mendominasi lebih dari 303.000 laporan. “Diikuti oleh Sumatera dan seterusnya,” imbuhnya.
Adapun modus scam yang dilaporkan beragam, mulai dari penipuan transaksi belanja dengan 73.000 laporan, yang diikuti panggilan palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan dengan iming-iming hadiah.
Mengingat tingginya perkembangan penipuan tersebut, kata Kiki, OJK sangat menghargai dukungan dari seluruh stakeholder dan masyarakat terkait pemberantasan scam dan aktivitas pinjol ilegal.
Di sisi lain, OJK mengakui ada tantangan tersendiri dalam penanganan kasus ini, antara lain lonjakan jumlah pengaduan yang mencapai sekitar 1.000 laporan per hari atau 3-4 kali lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain.
“Yang kita juga melakukan koordinasi dan kerja sama dengan negara-negara lain itu jumlahnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Mungkin per hari 150 laporan, 300, 400, tapi di Indonesia bisa sampai seribu laporan per hari,” sebutnya.
Menurutnya, hal ini menunjukkan tingginya eskalasi kejahatan penipuan di tengah masyarakat Indonesia. Tantangan ini diperberat oleh fakta bahwa sebagian besar laporan atau sekitar 80% disampaikan lebih dari 12 jam setelah kejadian. Padahal, kata ia, dalam praktiknya dana hasil penipuan bisa berpindah tangan dan keluar dari rekening korban dalam waktu kurang dari 1 jam.
“Kesenjangan waktu inilah yang menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah dana korban masih dapat diselamatkan atau tidak,” kata ia.
Di sisi lain, pola pelarian dana juga semakin kompleks dan menjadi tantangan tambahan. Jika dulu hanya berputar di sektor perbankan, kini dana korban tidak berhenti di satu rekening saja, melainkan cepat dialihkan ke berbagai instrumen dan ekosistem digital.
“Mulai dari rekening di bank lain, dompet elektronik, aset kripto, emas digital, hingga platform e-commerce dan aset keuangan digital lainnya. Kondisi ini menuntut peningkatan kecepatan pemblokiran lintas sistem, lintas pelaku industri, dan juga lintas sektor,” ungkap ia.
(fab/fab)
