Jakarta, CNBC Indonesia – Tiga perusahaan asuransi sosial & reasuransi pelat merah kompak mendorong pencairan bantuan permodalan dan piutang kepada pemerintah melalui Rapat Kerja bersama DPR RI, Selasa, (1/7/2025). Adapun total dana yang diajukan ketiganya mencapai Rp35,74 triliun.
Melalui kesimpulan rapat, Anggota DPR RI Andre Rosiade mengatakan, pihaknya mendukung percepatan penguatan permodalan tersebut. Pihaknya pun mendorong pemerintah untuk melaksanakan pencairan masing-masing BUMN sesuai dengan rancangan kerja tahun 2025.
“Komisi 6 DPR RI mendukung PT Asabri Persero untuk melakukan pengajuan penguatan permodalan sebesar Rp 2,7 triliun dalam upaya perbaikan ekuitas namun dengan catatan harus diikuti dengan reformasi layanan efisiensi internal dan peningkatan transparansi kepada peserta,” ungkap Andre, di Gedung Parlemen, Jakarta.
Direktur Utama Asabri, Jeffry Haryadi Manullang, mengungkapkan bahwa pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,7 triliun yang diharapkan masuk pada Juni 2025 belum juga diterima. Ia menyebut bahwa pihaknya tengah menjajaki komunikasi intensif dengan Danantara untuk mempercepat realisasi PMN tersebut.
“Meskipun ketika kami mengajukan nilainya Rp3,6 triliun dan telah disetujui oleh Komisi 6, namun BPKP berdasarkan review-nya menyatakan bahwa Rp2,7 triliun sudah cukup. Nah namun penyertaan modal negara ini yang diharapkan masuk di bulan Juni belum kami terima,” kata Jeffry.
Selain itu, Asabri juga menagih piutang negara sebesar Rp5,17 triliun yang telah diakui oleh Kementerian Keuangan melalui laporan keuangan tahun 2023 dan 2024. Piutang tersebut berasal dari kewajiban Unfunded Past Service Liability (UPSL) yang hingga kini belum dicairkan, dan diharapkan bisa masuk ke kas perusahaan pada tahun ini.
Sebagai informasi, UPSL adalah kepanjangan dari Unfunded Past Service Liability yang merupakan kewajiban masa lalu dalam program pensiun atau tabungan hari tua PNS, TNI, maupun Polri yang belum dipenuhi oleh negara. Kewajiban ini muncul akibat perbedaan antara manfaat pensiun yang dijanjikan dengan ketersediaan dana, termasuk karena adanya perubahan skema atau kekeliruan dalam perhitungan awal.
Untuk Indonesia Re, Komisi VI DPR RI juga menyetujui penguatan permodalan sebesar Rp2 triliun pada tahun 2025 demi menjaga rasio solvabilitas. Namun, dengan catatan, dana tersebut tidak boleh digunakan untuk belanja operasional ataupun ekspansi non-strategis, serta harus disertai indikator kinerja (KPI) yang terukur dan laporan berkala ke parlemen.
“Kenapa ini (penguatan permodalan) jadi penting? ini bagaimana kita bisa kelola (retensi) dan (meningkatkan rating). Rating kita mengalami penurunan walaupun sudah menunjukkan semua proses transformasi dalam empat tahun terakhir yang menunjukkan hasil. Rating agensi bahkan tidak bisa mempertahankan rating karena tidak bisa melihat realisasi dari komitmen pemegang saham untuk memperkuat permodalan,
Sementara itu, untuk PT Taspen, Komisi VI DPR RI meminta pemerintah segera menetapkan skema pembayaran UPSL program tabungan hari tua (THT) tahun 2022 dan 2023 senilai Rp25,87 triliun. Hal ini agar likuiditas jangka panjang perusahaan tidak terganggu, sekaligus menjaga kualitas aset investasi dan keberlangsungan program.
Pelaksana tugas Direktur Utama Taspen, Rony Hanityo Aprianto, menyampaikan bahwa pembayaran UPSL senilai Rp25,89 triliun dan penyehatan program DHT akan memperkuat kondisi keuangan perusahaan.
“Yang pertama adalah pembayaran UPSL sebesar 25,89 triliun (6:04) dan penyehatan program Tunjangan Hari Tua (THT), maka insya Allah ke depannya TASPEN akan lebih sehat,” ungkapnya.
Bila dihitung, total permintaan dana dari tiga perusahaan pelat merah itu kepada pemerintah tahun ini mencapai Rp35,74 triliun. Dana ini mencakup penguatan modal negara, pengakuan piutang serta kewajiban masa lalu pensiun atau Unfunded Past Service Liability (UPSL).
(ayh/ayh)
