Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menyediakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini mencapai 350 ribu unit rumah. Menurut Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho jumlah tersebut meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Bersama degan Kementerian Perumahan dan Permukiman, program ini diharapkan bisa tepat sasaran. Adanya segmentasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa mengakses FLPP, dapat membantu berjalannya program ini dengan baik.
“Memang kami didorong untuk istilahnya jangan ‘business as usual’. Kami diminta untuk jangan sampai ada MBR profesi manapun yang tidak dapat perhatian. Kami diminta untuk lebih jeli profesi mana saja yang butuh dan memberi perhatian secara merata,” ungkap Heru dalam Special Dialogue Merdeka Rumah dengan tema “3 Juta Rumah Bukan Sekedar Impian”, Senin (15/9/2025).
Untuk diketahui, 13 profesi yang saat ini menjadi segmen khusus program rumah subsidi, yaitu guru, TNI AD, Polri, tenaga kesehatan, pekerja migran, buruh, nelayan, petani, pengemudi transportasi online, pekerja ekonomi kreatif, kader lapangan BKKBN, serta asisten rumah tangga atau ART.
Menurut Heru, segmentasi ini juga membuat BP Tapera lebih terarah karena semua MBR mendapatkan perhatian. Dia menambahkan, meski sudah ada segmentasi profesi, tetap ada tantangan-tantangan yang membayangi.
Heru menyebutkan, literasi keuangan menjadi salah satu tantangan serius di lapangan. Pasalnya, banyak dari masyarakat berpenghasilan rendah rentan terjebak terjerat pinjaman online, sehingga mempersulit proses di perbankan. Untuk itu, BP Tapera bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bank penyalur FLPP terus meningkatkan literasi agar masyarakat yang bisa mengakses fasilitas ini.
Untuk diketahui, berdasarkan data dari 100 pengajuan FLPP hanya 70% yang lolos dan dalam tiga tahun terakhir, setidaknya ada 111.25 calon debitur tidak bisa diproses oleh perbankan untuk KPR FLPP.
(rah/rah)
