Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank DKI (Bank Jakarta) menantikan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) yang direncanakan oleh Kementerian Keuangan. Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan pihaknya belum menerima penempatan dana “nganggur” pemerintah yang diperkirakan sebesar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun.
“Ya, kita tunggu aja. Kita tunggu aja nanti. Belum [diterima],” ungkapnya, saat ditemui di Lippo Mall Nusantara, Kamis (6/11/2025).
Agus mengatakan pihaknya menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, Bank Jakarta tidak akan kesulitan dalam menyerap penempatan dana tersebut, meski porsinya mencapai sekitar 11,02% hingga 22,04% dari total asetnya yang saat ini mencapai Rp90,72 triliun per kuartal III-2025.
“Nggak [berat]. Itu nanti akan justru baik juga untuk dorong pergerakan di pasar,” ucap Agus.
“Sebenarnya, ya kita positif lah ya, apresiasi. Kalau memang itu dijalankan.”
Sebelumnya, Agus mengatakan langkah penempatan dana SAL tersebut merupakan bentuk kepercayaan dan dukungan strategis pemerintah terhadap peran Bank Jakarta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
“Rencana penempatan dana tersebut bukanlah bentuk permohonan tambahan likuiditas dari Bank Jakarta. Saat ini posisi likuiditas Bank Jakarta berada pada level yang sehat, dengan rasio LDR yang terjaga,” tegas Agus dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).
Ia melanjutkan, penempatan dana pemerintah pusat akan menjadi stimulus positif yang dapat mengakselerasi fungsi intermediasi, terutama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, perdagangan, industri, dan sektor jasa yang berkontribusi langsung terhadap ekonomi daerah. Bank Jakarta siap melaksanakan amanah tersebut secara profesional dan prudent, dan tetap mematuhi seluruh ketentuan regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).
Seperti diketahui, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa telah menyuntik dana segar Rp 200 triliun ke lima bank himpunan bank milik negara (himbara) pada 12 September lalu. Kelima bank tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), plus satu bank syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).
Bank Mandiri, BNI, dan BRI mendapatkan masing-masing Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun dan BSI Rp 10 triliun.
Terbaru, Purbaya berencana menempatkan dana menganggur pemerintah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan nilai Rp10 triliun hingga Rp20 triliun. Namun, ia mengakui rencana itu memang berisiko ketimbang yang telah dilakukan sebanyak Rp 200 triliun ke lima bank milik negara.
“Kita lihat dulu kesiapan mereka. Tapi ada pandangan risky (berisiko) kan kalau BPD kan,” kata Purbaya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Meski begitu, Purbaya mengaku percaya diri bisa membuat skema yang aman untuk penempatan dana di BPD. Di antaranya ialah dengan berpedoman pada kemampuan BPD yang kuat dalam penyaluran kredit atau pembiayaan.
(haa/haa)
Next Article
Purbaya: Penempatan Dana Rp 200 T di 5 Bank Tak Langgar Undang-Undang
