Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan berbagi peran dengan pemerintah dalam mengurus persoalan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh).
Chief Operating Officer Dony Oskaria mengatakan, akan berfokus pada aspek operasional sementara pemerintah akan berfokus pada infrastruktur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh. Dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” ujarnya saat ditemui di Graha Mandiri Jakarta, dikutip Kamis (13/11).
Dony mengungkapkan, kereta cepat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian. Namun, saat ini persoalan utang membelit moda transportasi tersebut. Presiden telah memberi perintah kepada Kementerian dan Danantara untuk membenahinya.
“Yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden yang untuk operasional tentu akan menjadi tanggung jawab Danantara. Karena operasionalnya kan Danantara jadi kami bertanggung jawab secara operasional kepada Whoosh,” ungkapnya.
Menurutnya, solusi ini sangat positif yang akan meningkatkan layanan Whoosh yang berujung pada peningkatan perekonomian nasional. “Bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik lagi dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi,” pungkasnya.
Sementara, CEO Danantara Rosan Roeslani membeberkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kereta Cepat Indonesia – China (KCIC). Rencananya pemerintah akan menerapkan Public Service Obligation (PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Diketahui KCJB tidak mendapatkan dana subsidi PSO, seperti moda transportasi lainnya. Subsidi PSO adalah subsidi yang diberikan pemerintah untuk memberikan layanan publik. Biasanya dengan adanya subsidi ini maka akan meringankan harga tiket di tingkat konsumen.
“Kan tadi sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi memang Public Service Obligation-nya, yang ditanggung pemerintah, dan juga ada saranannya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/11/2025).
Rosan mengatakan rencana ini masih dimatangkan. Namun menurutnya dipastikan pemerintah hadir untuk menanggung beban operasional dari kereta cepat ini, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang.
“Itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk mass transportation itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk saranannya dan operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lainnya,” kata Rosan.
Di sisi lain, Dony menyebut bahwa Indonesia dan China sudah sepakat akan merestrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh hingga 60 tahun. Restrukturisasi ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Untuk memfinalisasi restrukturisasi ini, Dony mengatakan akan ada tim yang memperdalam negosiasi mengenai utang Whoosh dengan pihak China.
“Nanti kan ada tim, nanti dengan Pak Luhut. Kalau kami (Danantara) kan lebih kepada korporasi ya. Kita terus bernegosiasi,” ujar Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
“Kami akan berangkat lagi juga untuk bernegosiasikan mengenai term daripada pinjamannya,” tambahnya.
Menurutnya, ada banyak hal terkait restrukturisasi yang harus dibahas, a.l. jangka waktu pinjaman, suku bunga dan mata uang. Ini akan didiskusikan lebih lanjut. Dony pun menargetkan negosiasinya dapat selesai tahun ini. Pasalnya, ini bukan masalah yang sulit secara korporasi, mengingat EBITDA PT KCIC positif.
“Jadi nggak rumit dan pasti akan kita selesaikan,” tegasnya.
Mengenai susunan tim negosiasi, Dony mengatakan tim ini ada perwakilan pemerintah dan internal KCIC. Menurutnya, Danantara akan membantu memberikan data dan informasi.
“Kami memberikan data, data-data mengenai structure yang paling bagus itu seperti apa yang membuat perusahaan ini menjadi sustain. Nah nanti negosiasinya tentu pemerintah juga terlibat dalam negosiasi ini,” ujarnya
Dony memastikan proses restrukturisasi utang proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (Whoosh) selesai dengan China pada tahun ini.
“Harus selesai dan kami pastikan selesai. Itu kan masalah yang menurut saya yang enggak terlalu sulit sebenarnya secara korporasi,” kata COO Danantara Dony Oskaria di kawasan Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Bagi Danantara, selaku holding utama perusahaan-perusahaan BUMN, penyelesaian utang proyek pembangunan Whoosh tidaklah sulit dinegosiasikan dengan China, karena secara operasional sebetulnya bisnis transportasi publik yang dikelola BUMN PT KAI melalui PT KCIC sudah berjalan dengan baik.
Dony menyebut bahwa laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA perseroan yang mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah positif. Hanya saja, masalah cicilan utangnya saja yang ia sebut memang harus dinegosiasikan dengan pihak pemberi pinjaman dari China.
“Karena secara korporasi kan perusahaannya EBITDA positif. Tinggal masalah cicilannya mau gimana, kan itu aja. Jadi enggak rumit dan pasti akan kita selesaikan,” tutur Dony.
Tim negosiasi utang proyek pembangunan Whoosh, kata Dony, juga masih akan terbang ke China untuk mendiskusikan sisi tenor atau jangka waktu pembayaran, suku bunga, hingga mata uang yang akan digunakan dalam pembayarannya.
“Ini menjadi poin of negosiasi kita kan, berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” papar Dony.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat tak perlu khawatir dan ribut terkait hutang kereta cepat Jakarta – Bandung. Menurutnya negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek yang memakan biaya US$ 7,27 miliar atau setara Rp 117,3 triliun itu.
“Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat. Gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara-saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua,” tambahnya.
Prabowo juga menekankan, bahwa pemerintah memang harus membayar senilai Rp 1,2 triliun per tahun, namun sudah banyak manfaat yang didapatkan rakyat dari proyek kereta cepat ini. Seperti mengurangi kemacetan, polusi, hingga transfer teknologi yang canggih dari China.
“Pokoknya nggak masalah, karena itu kita harus bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun, tapi manfaatnya mengurangi macet, polusi, perjalanan semua dihitung,” katanya.
(fsd/fsd)
Next Article
Bos Danantara Evaluasi Pembayaran Utang Kereta Cepat
