Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan perihal suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). PMN masih dapat diberikan oleh pemerintah dalam konteks penugasan saja.
Sementara untuk kebutuhan operasional dan investasi diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Gini, untuk operasional kebutuhan dan investasi sudah ada di Danantara. Tapi kalau PMN penugasan bisa saja dari Kemenkeu untuk ke Kementerian BUMN yang dikonsolidasi dengan Danantara, jadi tergantung isunya apa,” jelasnya saat ditemui di gedung DPR RI, dikutip Rabu (17/9).
Seperti misalnya 3 perusahaan pelat merah yang telah mendapat persetujuan suntikan PMN senilai Rp 4,77 triliun tahun. Ketiga BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. PMN tersebut telah direstui oleh DPR Komisi VI.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, anggaran dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki pelayanan masyarakat di sektor transportasi.
Rincian pemberian PMN antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI senilai Rp1,8 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI senilai Rp2,5 triliun, dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA senilai Rp473 miliar.
“Ada 3 perusahaan yang akan diberikan PMN oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya dalam RDP dengan Komisi VI, dikutip Selasa (16/9).
Erick menjabarkan lebih jauh, PMN sebesar Rp1,8 triliun untuk KAI dialokasikan untuk pengadaan KRL Jabodetabek. “Dan tentu kalau kita bisa lihat, kembali untuk penggunaannya dari KAI sendiri mengadakan sarana KRL untuk pelayanan lintas Jabodetabek,” ucapnya.
Sementara, PELNI akan membeli tiga unit kapal penumpang. “Tentu ini bagian daripada perbaikan pelayanan untuk PELNI, dan juga peningkatan isu-isu daripada menekan daripada tingkat kecelakaan yang mungkin kita harus tekan, karena ini bagian dari pelayanan publik maksimal,” sebutnya.
Sementara, PMN untuk INKA yang sebesar Rp473 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pabrik untuk produksi rangkaian kereta (trainset) KRL Jabodetabek.
“Kalau di Madiun sendiri sudah out of date, ya tentu competitiveness ini diperlukan, apalagi pangsa pasar untuk gerbong kelas menengah, jadi yang bukan high class seperti kereta cepat, ini lagi sangat banyak demand-nya, tidak hanya di dalam negeri,” ungkapnya.
Erick menekankan, PMN yang diberikan kepada ketiga BUMN tersebut merupakan penugasan pemerintah. Sehingga, koordinasinya masih di bawah Kementerian Keuangan, lalu diberikan melalui Kementerian BUMN.
Sementara, terkait dengan modal negara untuk operasional BUMN kini di bawah koordinasi BPI Danantara. “Untuk operasional, kebutuhan, dan juga investasi itu sudah dari Danantara. Tapi kalau PMN penugasan bisa saja dari Kemenkeu untuk ke Kementerian BUMN, yang dikonsolidasi dengan Danantara,” pungkasnya.
(fsd/fsd)
Next Article
Erick Thohir Mau Ketemu Bos Danantara Bahas Pangkas Komisaris BUMN
