Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto memaparkan mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berada di posisi defisit dan kaitannya dengan penerbitan surat utang negara.
Hal ini dijelaskannya kepada pelajar, mahasiswa dan yang hadir di gelaran hari kedua, Jogja Financial Festival 2026, Sabtu (23/6/2026).
“Jadi saya akan berangkat dari pemahaman APBN sedikit…APBN adalah salah satu instrumen penting untuk pembangunan. Kita ingin semua mesin pertumbuhan itu bekerja dengan baik, untuk menopang pembangunan,” kata Suminto.
Adapun pembangunan dan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mesinnya adalah APBN. Agar tercapai pertumbuhan yang tinggi, maka mesin fiskal, yakni APBN harus maksimal.
Di samping itu, mesin swasta juga harus maksimal untuk menopang pertumbuhan. Untuk itu, sektor keuangan menjadi poin penting dalam aktivitas perekonomian.
“Sektor keuangan menjadi darah dari aktivitas perekonomian. Sektor keuangan mendukung fiskal maupun mendukung riil sektor sebagai engine pembangunan yang penting,” katanya.
Adapun, Suminto mengatakan untuk memaksimalkan peran APBN bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, fiskal perlu ekspansif. Fiskal yang ekspansif ini menimbulkan risiko, APBN defisit.
“APBN perlu ekspansif, artinya pemerintah perlu belanja lebih besar untuk membiayai pembangunan. Nah, untuk belanja yang lebih besar, untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, maka APBN kita desain defisit,” paparnya.
“Defisit itu adalah cara kita mengelola APBN yang ekspansif, untuk dapat tumbuh lebih cepat, membangun lebih cepat,” tambahnya.
Dengan APBN yang didesain defisit ini, maka pemerintah harus melakukan utang. Suminto menjelaskan di masa lalu, karena banyak negara belum bisa mengakses pasar, maka utang dilakukan dengan menarik fasilitas di multilateral development bank, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank, dan lainnya.
Dengan perkembangan terkini, banyak negara mulai dapat mengakses pasar keuangan. Indonesia pun telah menjadi negara yang lebih baik dan lebih kuat sehingga dapat mengakses pasar keuangan global. Oleh karena itu, ketika pemerintah harus berutang untuk membiayai APBN guna mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan, penerbitan surat berharga negara atau surat utang negara menjadi opsi.
Utang tidak lagi didominasi oleh pinjaman bilateral antar negara atau pinjaman dari bank pembangunan atau multilateral development bank.
“Bahkan, dalam konteks pembiayaan APBN kita, untuk pembiayaan utang sekarang, 85%-87% pembiayaan utang untuk APBN itu berasal dari penerbitan surat berharga negara,” katanya.
“Bukan lagi pinjaman luar negeri. Multilateral, bilateral. Surat berharga negara sendiri, variasi,” paparnya.
Adapun, bentuk-bentuk surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pun bermacam-macam, ada konvensional dan ada syariah, seperti sukuk negara yang diserap oleh investor institutional, seperti perbankan, asuransi dan dana pensiun. Kemudian ada pembiayaan melalui SBN retail bagi investor individu.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
