Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkonfirmasi tengah mengkaji permohonan perizinan oleh satu calon penyelenggara bursa kripto. Belakangan, muncul isu adanya rencana pendirian bursa kripto oleh sejumlah konglomerat di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Sektor Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan, saat ini OJK sudah mengeluarkan izin bagi 24 Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD), 1 lembaga bursa kripto, 1 lembaga kliring, serta 2 lembaga kustodian.
“Betul ada 5 pengajuan perizinan dari calon pedagang keuangan digital dan 1 dari calon penyelenggara bursa, satu calon lembaga kliring, dan satu calon lembaga kustodian. Seluruhnya sedang dalam proses evaluasi dan perizinan di OJK,” ungkap Hasan kepada CNBC Indonesia, Selasa, (14/10/2025).
Saat ditanya terkait kemungkinan adanya nama-nama konglomerat seperti Haji Isam dan Happy Hapsoro di balik calon bursa tersebut, Hasan tidak berkomentar. Namun, Ia mengaku tengah melaksanakan proses evaluasi dan kelengkapan atas calon bursa kripto tersebut.
“Sedang dalam proses evaluasi dan kelengkapan sesuai dengan seluruh persyaratan perizinan dalam POJK,” tutur Hasan.
Lebih jauh, Ia menjelaskan, ketentuan dalam POJK memungkinkan bagi pihak yang memenuhi seluruh persyaratan untuk mengajukan sebagai lembaga bursa kripto.
Diketahui, saat ini Indonesia memiliki satu bursa kripto yang terdaftar dan berizin OJK yaitu PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFX). CFX resmi meluncur pada Jumat (28/7/2023).
Belakangan santer di media massa, sejumlah nama tengah bersiap mengajukan izin pendirian bursa kripto baru ke OJK. Diantara mereka adalah Oscar Darmawan, pendiri exchange Indodax, dan Hamdi Hassarbaini, CEO PT Sentra Bitwewe Indonesia.
Selain itu, muncul juga nama Pahala Mansury, mantan Wakil Menteri BUMN, dan Pang Xue Kai, eks CEO Tokocrypto. Keduanya didukung oleh investor besar seperti Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, dan Hapsoro Sukmonohadi (Happy Hapsoro), suami Ketua DPR RI Puan Maharani.
(fsd/fsd)
Next Article
Emiten Kripto (COIN) Balikkan Rugi Jadi Laba Rp25,5 M di Semester I
