Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melakukan dialog dengan CEO Forbes Steve Forbes dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 di The St. Regist, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Dalam dialog itu, Prabowo mengungkapkan arahan yang diberikan kepada CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani terkait jumlah perusahaan pelat merah.
“Jadi saya sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara untuk merasionalisasi semua. Kurangi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi angka yang lebih rasional, mungkin sekitar 200, 230, atau 240,” kata Prabowo kepada Steve.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta agar BUMN dikelola dengan standar internasional. Ia pun memerintahkan Danantara Indonesia mencari talenta terbaik untuk mengelola perusahaan pelat merah.
“Jadi saya yakin bahwa tingkat pengembalian 1% atau 2% itu bisa meningkat, harus meningkat,” ujarnya.
Prabowo juga mengatakan bahwa saat ini ekspatriat juga sudah bisa memimpin BUMN. Supaya BUMN bisa dikelola dengan standar internasional.
“Sekarang ekspatriat, orang non Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat antusias. Tapi kadang-kadang seperti yang ada tahu, ada semacam disconnect antara pelaku ekonomi dan pelaku politik,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menghilangkan tantiem pejabat dan pemangkasan separuh jumlah komisaris di perusahaan BUMN. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut efisiensi manajemen BUMN itu mampu menghemat hingga US$ 500 juta atau setara Rp 8,28 triliun setiap tahun.
“Jadi kita memiliki 1.000 perusahaan, katakanlah setiap perusahaan punya lima komisaris, jika dikali 1.000, maka ada lima ribu komisaris. Tapi kita menghemat setiap tahun itu 500 juta dolar AS hanya dengan melakukan ini,” ujarnya dalam Forbes Global CEO Conference di Hotel St. Regis Jakarta, kemarin.
Menurutnya, efisiensi tersebut menghasilkan dampak yang signifikan bagi keuangan perusahaan pelat merah itu sendiri. Sebab, sebelum ada pemangkasan komisaris jumlahnya bisa mencapai belasan orang.
“Semua BUMN harus berjalan sebagai perusahaan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan juga bertanggung jawab. Jadi saya melihat dewan komisaris, yang bukan benar-benar direktur, di dalam perusahaan mereka punya 12, 13, bahkan 14 komisaris,” ungkapnya.
Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk keadilan. Sebab, peran komisaris di tubuh perusahaan untuk melakukan pengawasan.
(miq/miq)
Next Article
Erick Siap Jalankan Arahan Prabowo: Perluas KEK Kesehatan di Indonesia
