Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana akan mengguyur likuiditas ke sistem perekonomian RI, melalui perbankan Tanah Air. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan likuiditas, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Caranya, Purbaya akan menarik uang pemerintah, di antaranya Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA), yang totalnya sekitar Rp 425 triliun. SAL ini berada rekening pemerintah di BI. Dia menuturkan akan menarik Rp 200 triliun dan mengembalikannya ke sistem perekonomian. Langkah Purbaya ini telah direstui oleh Presiden Prabowo.
Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai kebijakan ini dapat menjadi pisau bermata dua untuk pemerintah. Pasalnya tantangan utama perekonomian Indonesia saat ini bukan hanya dalam sisi ketersediaan likuiditas. Tetapi juga lemahnya permintaan akan kredit serta investasi.
Kepercayaan pasar baik di sektor riil maupun pasar keuangan dapat berdampak pada variabel-variabel lain seperti Rupiah salah satunya.
“Kalau nambah likuiditas itu kan harapannya nanti kredit meningkat. Tapi kredit itu kan masalahnya di permintaannya juga, bukan di pasokan atau supply-nya. Jadi kalau digelontorkan likuiditas ya belum tentu larinya ke lending,” ujar David kepada CNBC Indonesia, Kamis (11/9/2025)
David pun menjelaskan jika penyuntikan dana yang dilakukan pemerintah kepada perbankan tidak digunakan untuk peminjaman, dana tersebut berpotensi kembali diparkir ke instrumen aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Tapi kredit itu kan masalahnya di permintaannya juga, bukan di pasokan atau supply-nya. Jadi kalau digelontorkan likuiditas ya belum tentu larinya ke lending. Karena takutnya nanti memang akan menaruhnya lagi ke instrument BI atau SBN atau SRBI,” ujarnya.
Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menilai pemindahan saldo kas menganggur pemerintah ke perbankan akan menambah uang primer dalam sekali dorongan. Dengan adanya penambahan ini, akan mendorong pertumbuhan jumlah uang yang beredar atau M2. memangkas suku bunga dana, serta mempercepat pembiayaan sektor riil.
“Simulasi sederhana memperkirakan tambahan Rp200 triliun ke uang primer dapat mengangkat pertumbuhan uang primer tahunan menuju kisaran belasan persen dan mendorong pertumbuhan M2 menuju sekitar 9%, dari laju sekitar 6,5% sebelumnya,” ujar Josua kepada CNBC Indonesia, Kamis (11/9/2025).
Kendati demikian, Josua mengingatkan dampak akhirnya tetap akan bergantung pada permintaan uang dan kecepatan realisasi belanja pemerintah. Karena tanpa permintaan yang memadai, likuiditas cenderung mengalir ke aset keuangan alih-alih investasi dan konsumsi.
“Selain itu, dasar hukum penempatan dana pemerintah di instrumen jangka pendek perbankan sudah tersedia, sehingga pergeseran dana ini tidak mengubah pos pembiayaan APBN, melainkan sekadar mengubah lokasi penempatan kas,” ujarnya.
Senior Vice President & Economist DBS Bank, Radhika Rao dari perspektif likuiditas, langkah untuk menggunakan dana menganggur ini menjadi pertanda baik bagi perputaran uang. Namun, dirinya menekankan ketersediaan likuiditas saat ini sebenarnya sudah berada dalam level yang memadai.
“Indikator likuiditas sudah berada di area yang memadai, menunjukkan bahwa setiap dorongan positif terhadap aktivitas kredit juga membutuhkan peningkatan permintaan dari rumah tangga dan korporasi,” ujar Radhika.
Berdasarkan data pada Juli 2025, kredit perbankan melambat menjadi 6,7%secara tahunan dibandingkan rata-rata 11% pada tahun 2024. Perlambatan ini terjadi pada kredit industri maupun konsumsi.
Rao menilai infus likuiditas ini menambah serangkaian langkah yang lebih luas untuk memacu aktivitas ekonomi.
“Termasuk arahan dovish dari bank sentral dan pemangkasan suku bunga, serangkaian langkah stimulus, alokasi Rp16 triliun untuk kredit koperasi desa, dan koordinasi fiskal-BI untuk mendukung prioritas belanja,” ujarnya.
(haa/haa)
Next Article
BI Guyur Likuiditas Bank Rp 4 T dalam Sebulan, KLM Tembus Rp 376 T
