Jakarta, CNBC Indonesia — Rasio pembayaran klaim terhadap pendapatan premi asuransi kesehatan terus melandai.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, hingga Juli 2025, klaim asuransi kesehatan tercatat sebesar 61,28% untuk asuransi jiwa dan 66,70% untuk asuransi umum.
“Angka ini turun dari kondisi di tahun 2023 secara agregat sebesar 97,52% dan tahun 2024 sebesar 71,23%. Saat itu belum termasuk biaya operasional yang diperkirakan sebesar 10-15%,” ungkap Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip Jumat, (19/9/2025).
Sebelumnya, OJK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Regulasi ini diumumkan pada 19 Mei 2025 dan telah tersedia di situs resmi OJK.
SE OJK ini bertujuan untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan asuransi kesehatan, seiring tingginya laju inflasi medis yang melampaui inflasi umum. Kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat skema pembiayaan bersama antara perlindungan komersial dan nasional.
“OJK juga mendorong pengenaan terkait pengelolaan risiko yang lebih baik melalui digitalisasi data kesehatan, untuk efektivitas layanan medis dan obat,” kata dia.
Regulasi baru ini juga mengatur pembentukan medical advisory board guna menjamin mutu dan akuntabilitas layanan kesehatan. Dewan ini akan berperan dalam memberikan panduan medis bagi penyelenggara asuransi.
Dalam SE OJK tersebut, ditetapkan bahwa produk asuransi kesehatan wajib menyediakan fitur pembayaran penuh (full payment) baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Selain itu, produk harus dapat terhubung (coordination of benefit/COB) dengan skema Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Sebagai tindak lanjut, OJK akan menggelar sosialisasi SE OJK ini kepada seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi akan dilakukan dalam kesempatan pertama agar seluruh pihak dapat memahami dan menerapkan ketentuan tersebut secara optimal.
(mkh/mkh)
Next Article
Repricing Premi, Klaim Asuransi Kesehatan Membaik
