Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 32% hingga kuartal II-2025. Angka itu melampaui produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai 5,12% pada periode yang sama, sekaligus jauh di atas target pertumbuhan ekonomi RI pemerintah yang sebesar 8%.
“Ketika pertumbuhan nasional ditargetkan di 8% dan saat ini baru di 5%, kita Provinsi Maluku Utara pertumbuhan ekonominya di 32%. Itu di level provinsi. Kita punya kabupaten yang pertumbuhan ekonominya 70%,” ujar Sherly saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Optimalisasi Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Negara di Provinsi Maluku Utara dengan Badan Bank Tanah, Kamis (23/10/2025).
Namun demikian, ia mengatakan masih banyak potensi yang belum teroptimalkan dari Maluku Utara. Sherly mengungkapkan ada lahan areal penggunaan lain seluas 273 hektare (ha), yang belum dimanfaatkan untuk hilirisasi berbagai produk seperti industri kelapa, cengkeh, pala, jagung.
“Di Maluku Utara saat ini sudah memiliki dua pabrik produk turunan kelapa, dan dua sedang dalam pembangunan. Maluku Utara juga saat ini menghasilkan sekitar 6 juta buah kelapa per harinya. Tetapi masih banyak potensi yang belum dioptimalkan dari Maluku Utara,” ujar Sherly.
Ia mengatakan saat ini Pemprov Maluku Utara sangat fokus memanfaatkan lahan untuk menanam kelapa. Menurut Sherly, saat ini demand untuk buah kelapa sangat tinggi, banyak di antaranya permintaan untuk produk hilirisasi kelapa.
Hingga akhir 2024, Sherly memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai investasi yang masuk ke Maluku Utara mencapai Rp60 triliun.
“Jadi membuktikan bahwa kami, pemerintah Provinsi Maluku Utara, sangat serius dalam menciptakan iklim investasi yang baik, sehingga investor yang hadir bertumbuh secara optimal dan itu bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi kami di Provinsi Maluku Utara,” pungkas Sherly.
Ia mengatakan saat ini Pemprov Maluku Utara sangat fokus memanfaatkan lahan untuk menanam kelapa. Menurut Sherly, saat ini demand untuk buah kelapa sangat tinggi, banyak di antaranya permintaan untuk produk hilirisasi kelapa.
Tidak hanya itu, lahan tidur Maluku Utara juga siap dioptimalkan untuk jagung, cengkeh, pala, dan cokelat. Maka demikian, Sherly berharap kemitraan pihaknya dengan Badan Bank Tanah dapat memberi kepastian hukum dan legalitas tanah lebih aman dan lebih cepat.
Dengan penandatanganan MoU pada Kamis (23/10/2025), diharapkan tanah-tanah potensial dapat dipetakan dan diakses dengan mudah oleh para investor. Penandatanganan ini juga menjadi salah satu upaya dalam penguatan tata kelola pertanahan di Maluku Utara sekaligus wujud sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Seperti diketahui, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI bersama Badan Bank Tanah memperkuat sinergi strategis dalam mendukung pembangunan dan investasi nasional melalui forum Landbank Strategic Partnership Forum yang digelar di Grha BNI, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025). Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif milik negara secara optimal dan berkelanjutan.
Acara diikuti oleh 54 rekanan Badan Bank Tanah serta 32 developer mitra BNI yang tergabung dalam lima asosiasi pengembang, yakni REI, APERSI, APERNAS, HIMPERA, dan Pengembang Indonesia (PI). Hadir pula Plt. Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat, Direktur Institutional Banking BNI Eko Setyo Nugroho, serta SEVP Network & Sales BNI Sri Indira beserta jajaran.
Sementara itu, Direktur Institutional Banking BNI Eko Setyo Nugroho menegaskan dukungan penuh BNI terhadap penyelenggaraan forum ini sebagai bentuk sinergi konkret antara lembaga keuangan dan lembaga pengelola aset negara.
“Mandat Badan Bank Tanah sejalan dengan visi BNI sebagai bank BUMN yang selalu hadir memajukan ekonomi nasional. Melalui forum ini, kami mengundang para investor dan pengembang untuk berkolaborasi mewujudkan proyek strategis di atas aset tanah yang terjamin dan terkelola baik,” kata Eko.
BNI, lanjutnya, siap menjadi mitra strategis bagi para investor dan developer melalui penyediaan berbagai solusi keuangan, termasuk pendanaan proyek, pembiayaan sindikasi, serta layanan cash management dan transaction banking terintegrasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan rantai nilai pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Eko menambahkan, sinergi antara BNI dan Badan Bank Tanah juga menjadi bagian dari dukungan BNI terhadap program perumahan nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketersediaan lahan yang legal dan terkelola baik akan mempercepat penyediaan hunian layak serta mendukung pemerataan pembangunan.
“Kami ingin menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat,” ujar Eko.
(ayh/ayh)
Next Article
BNI Siap Terbitkan Sustainability Bond Rp 5T, Perkuat Pembiayaan Hijau
