• Latest
  • Trending
  • All
  • Business
  • Politics
Simpanan di Pusat Finansial RI Tak Perlu Dijamin, Ini Penjelasan LPS

Simpanan di Pusat Finansial RI Tak Perlu Dijamin, Ini Penjelasan LPS

July 9, 2026
Tren Investasi Meningkat, Investor Saham di NTB dan NTT Tumbuh 120%

Tren Investasi Meningkat, Investor Saham di NTB dan NTT Tumbuh 120%

November 18, 2026
Likuiditas Bank RI Jadi Sorotan, Begini Penjelasan OJK

Likuiditas Bank RI Jadi Sorotan, Begini Penjelasan OJK

November 18, 2026
Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

November 18, 2026
Asing Diam-Diam Borong 10 Saham Ini Saat IHSG Masih Loyo

Asing Diam-Diam Borong 10 Saham Ini Saat IHSG Masih Loyo

November 18, 2026
Duit Asing Keluar Rp484 M, BBCA hingga BRMS Paling Banyak Dilepas

Duit Asing Keluar Rp484 M, BBCA hingga BRMS Paling Banyak Dilepas

November 18, 2026
Pantas UMKM Sulit Maju, World Bank Sebut Efek Kurang Dana Rp73.060 T

Pantas UMKM Sulit Maju, World Bank Sebut Efek Kurang Dana Rp73.060 T

November 17, 2026
Imbal Hasil Tembus 7,74%, Pemerintah Serap Rp10 T Hasil Lelang Sukuk

Imbal Hasil Tembus 7,74%, Pemerintah Serap Rp10 T Hasil Lelang Sukuk

November 17, 2026
Modal Beli Identitas, Komplotan Ini Bikin Rugi Miliaran di Bursa

Modal Beli Identitas, Komplotan Ini Bikin Rugi Miliaran di Bursa

November 17, 2026
Punya Masalah Sengketa Keuangan? OJK-BI Perluas Jalur Penyelesaian

Punya Masalah Sengketa Keuangan? OJK-BI Perluas Jalur Penyelesaian

November 17, 2026
Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

November 17, 2026
Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

November 17, 2026
OJK Integrasikan Data Asuransi, LPS Lindungi Pemegang Polis Mulai 2028

OJK Integrasikan Data Asuransi, LPS Lindungi Pemegang Polis Mulai 2028

November 17, 2026
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
Wednesday, November 18, 2026
Business Review Asia
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
No Result
View All Result
Business Review Asia
No Result
View All Result
Home News

Simpanan di Pusat Finansial RI Tak Perlu Dijamin, Ini Penjelasan LPS

4 months ago
in News
Simpanan di Pusat Finansial RI Tak Perlu Dijamin, Ini Penjelasan LPS
Share on FacebookShare on Twitter




Jakarta, CNBC Indonesia — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memandang perannya dalam menjamin simpanan perbankan maupun penjaminan polis asuransi dalam aktivitas keuangan di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak diperlukan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution memaparkan, meskipun mendukung pembentukan PFII sebagai upaya meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia, namun sejatinya secara filosofis mandat LPS berperan untuk melindungi nasabah kecil, serta menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.

“Yang kami pelajari, keberadaan skema penjaminan simpanan maupun polis di kawasan PFII tidak diperlukan,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi XI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Farid memaparkan, keberadaan pembangunan kawasan keuangan tersebut bertujuan untuk menarik investasi dan mendukung pertumbuhan hukum internasional. “Jadi memang beda Pak, jadi memang ini nasabahnya juga beda dengan nasabah-nasabah yang kalau dengan rezim yang ada sekarang,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, jika berdasarkan benchmarking terhadap sejumlah International Financial Centre (IFC) di berbagai negara, seperti Dubai, Abu Dhabi, Kazakhstan, dan Labuan di Malaysia, memiliki karakteristik yang hampir serupa.

Farid mengatakan, hasil kajian LPS terhadap sejumlah pusat keuangan internasional menunjukkan skema penjaminan simpanan maupun polis asuransi tidak secara otomatis berlaku untuk seluruh aktivitas keuangan di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil pembelajaran itu, LPS menilai IFC umumnya menerapkan rezim regulasi tersendiri yang berbeda dari aturan nasional, termasuk kemungkinan memiliki pengadilan dan otoritas pengawas khusus.

Menurutnya, pengaturan PFII ini perlu membedakan secara jelas antara aktivitas keuangan internasional dan aktivitas yang menyasar masyarakat domestik.

Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa perusahaan keuangan yang didirikan di wilayah PFI umumnya adalah berdampak sistemik, pasti terlalu besar. Dengan demikian dalam hal terjadi permasalahan atau kgagagalan, dapat berpotensi mempengaruhi stabilisasi keuangan di entitas di luar wilayah PFI.

“Dan ini menurut saya harus dijaga betul, karena ini nanti jangan sampai berdampak kepada bank-bank di luar wilayah PFI,” imbuhnya.

Sebagai ilustrasi, Farid menyebut skema tersebut mirip dengan cabang bank Indonesia yang beroperasi di luar negeri. Karena berada di luar yurisdiksi penjaminan domestik, aktivitasnya tidak menjadi cakupan perlindungan LPS.

(mkh/mkh)



Add

logo_svg

as a preferred

source on Google




[Gambas:Video CNBC]

Source link

Share196Tweet123
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Is GESARA and NESARA About to Become a Reality?

Is GESARA and NESARA About to Become a Reality?

March 7, 2026
Mau Buka Indomaret & Alfamart? Segini Dana yang Harus Disiapkan

Mau Buka Indomaret & Alfamart? Segini Dana yang Harus Disiapkan

February 14, 2026
Diawasi Bappepti-BI, Bursa Berjangka Makin Dipercaya Investor

Diawasi Bappepti-BI, Bursa Berjangka Makin Dipercaya Investor

January 5, 2026
Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

0
Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

0
Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

0
Tren Investasi Meningkat, Investor Saham di NTB dan NTT Tumbuh 120%

Tren Investasi Meningkat, Investor Saham di NTB dan NTT Tumbuh 120%

November 18, 2026
Likuiditas Bank RI Jadi Sorotan, Begini Penjelasan OJK

Likuiditas Bank RI Jadi Sorotan, Begini Penjelasan OJK

November 18, 2026
Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

November 18, 2026
Business Review Asia

Copyright © 2025 .

Navigate Site

  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Copyright © 2025 .