Jakarta, CNBC Indonesia – Emiten perkebunan karet dan kelapa sawit PT JA Wattie Tbk (JAWA) mengungkapkan perseroan telah dikenakan sanksi administratif terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu disampaikan JAWA dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (14/10/2026).
Mengutip laman prospektusnya, di balik emiten perkebunan karet dan kelapa sawit tersebut, terdapat struktur kepemilikan berlapis yang membuat peta pengendalian perusahaan tidak langsung terlihat. Salah satu nama yang paling menonjol dalam struktur itu adalah Irwan Atmadja Dinata, yang tidak tercatat sebagai pemegang saham langsung, tetapi memiliki porsi ekonomi yang signifikan lewat holding di atas perusahaan.
Berdasarkan bagan Struktur Grup Perseroan, saham Jaya Agra Wattie paling banyak digenggam oleh PT Sarana Agro Investama (SAI) sebesar 92,50%. Di atas SAI berdiri PT GMT Kapital Asia, yang menguasai 99,96% saham SAI.
GMT Kapital Asia dimiliki oleh sejumlah individu. Irwan Atmadja Dinata memegang porsi terbesar, yakni 26,58%. Setelahnya ada Adi I. Hartono dengan 24,37%, Djaja Mulia 21,3%, dan T. Marto Sutiono 19,09%. Pemegang saham lainnya adalah Mohammad Syahrial dengan 6,45% dan Rachmat Saptaman dengan 2,21%.
Irwan Atmadja Dinata merupakan Managing Director sekaligus Executive Director Moya Holdings Asia Ltd, perusahaan asal Singapura yang bergerak di sektor air dan utilitas terkait. Ia memegang peran itu sejak 29 Maret 2016.
Irwan bergabung dengan jajaran direksi Moya pada 17 Maret 2015 sebagai Non-Executive Non-Independent Director. Sekitar setahun kemudian, pada 29 Maret 2016, ia naik menjadi Managing Director dan Executive Director. Dalam posisi ini ia bertanggung jawab atas operasional harian grup serta pelaksanaan proyek-proyeknya.
Ia juga duduk di dua komite perusahaan, yaitu Komite Nominasi (anggota sejak 2021) dan Komite Audit (anggota, tercatat sejak 2021).
Sebelum menjabat direktur, Irwan tercatat pernah menjadi Presiden Komisaris dan Komisaris di Moya Holdings Asia.
Karier Irwan mencakup industri kehutanan, energi terbarukan, dan keuangan. Di bidang keuangan, pengalamannya meliputi manajemen dana, perbankan, perbankan investasi, multifinance, treasuri, dan penasihat keuangan.
Sejak 1998 ia telah menjabat sebagai direktur maupun komisaris di berbagai perusahaan. Selain di Moya, ia kini menjadi Presiden Direktur PT GMT Kapital Asia dan Komisaris PT Tamaris Hidro, di antara sejumlah jabatan lainnya.
Irwan meraih gelar Bachelor of Arts di bidang Finance and Business Economics dari University of Washington, Amerika Serikat, pada 1990. Dua tahun kemudian, pada 1992, ia menyelesaikan Master of Business Administration (MBA) di Santa Clara University, Amerika Serikat.
Sebagai informasi, meskipun dikenakan sanksi administratif atau karhutla, manajemen memastikan sanksi tersebut tidak berdampak terhadap kelangsungan usaha perseroan.
“Perseroan dikenakan sanksi administratif terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sanksi tersebut tidak berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan,” tulis Sekretaris Perusahaan JAWA Harli Wijayadi dalam keterangan resminya.
Namun, perseroan tidak merinci jenis sanksi administratif yang diterima, termasuk instansi yang menjatuhkan sanksi maupun luas lahan yang terdampak.
Dalam penjelasannya, JAWA menyebut memiliki lokasi perkebunan di Desa Raden, Kecamatan Kurau, dan Desa Ranggang Dalam, Kecamatan Takisung, keduanya di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kebun tersebut dikelola oleh entitas anak, PT Kintap Jaya Wattindo, melalui Kebun Pelaihari I dan Kebun Pelaihari II.
Kontribusi produksi tandan buah segar (TBS) dari kedua kebun itu tercatat sebesar 3,9% dari total produksi TBS milik Kintap Jaya Wattindo. Perseroan menjelaskan, Kebun Pelaihari I dan II tidak menjual hasil panennya ke pihak luar, melainkan hanya memasok TBS ke pabrik Kintap Jaya Wattindo untuk diolah menjadi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Terkait dampak operasional, JAWA menegaskan karhutla tidak berpengaruh terhadap kegiatan operasional perseroan. Dengan begitu, target produksi tahun 2026 disebut tetap berjalan sesuai rencana dan proyeksi yang telah disampaikan dalam Laporan Tahunan.
Hal serupa berlaku untuk pendapatan, laba, dan nilai aset perseroan yang diklaim masih sejalan dengan proyeksi dalam Laporan Tahunan.
Adapun soal potensi penghentian operasi tak terencana, JAWA menyatakan hingga saat ini belum ada unplanned shutdown di lokasi maupun lahan operasional perseroan. Kendati begitu, perseroan mengakui bahwa kemungkinan unplanned shutdown di lokasi site masih dalam pembahasan manajemen.
Untuk memitigasi risiko karhutla, JAWA mengaku melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi area perkebunan serta menempatkan staf di lapangan untuk melakukan pemeriksaan langsung.
Perseroan juga meningkatkan kewaspadaan di area perkebunan dan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk satuan tugas (satgas) karhutla, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran. JAWA menambahkan, pihaknya telah memiliki sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.
Di akhir penjelasannya, JAWA menyatakan tidak memiliki informasi material terkait karhutla yang belum disampaikan kepada investor maupun publik. Perseroan berkomitmen akan mengungkapkannya apabila di kemudian hari terdapat informasi atau fakta material baru.
(rob/rob)
